Haluan Ekonomi Harus DI Ubah
JAKARTA, kabarbisnis.com:
Pemerintah harus segera mengubah haluan ekonominya menjadi lebih
berpihak ke sektor pertanian. Di sektor pertanian-lah paling banyak
orang miskinnya. Salah satu agenda mendesak adalah memberi insentif
kepada petani
.
Selain ke sektor pertanian,
pemerintah harus memacu pengembangan industri manufaktur yang padat
karya. Dalam hal ini, bisa pula ditempuh industrialisasi sektor
pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, akibat
pembangunan yang bias ke sektor non-tradeable, pertumbuhan ekonomi yang
dicetak relatif tak berkualitas. Indikasinya, pertumbuhan ekonomi tak
diiringi dengan pengentasan kemiskinan secara signifikan.
Dia mencatat, penurunan angka kemiskinan dalam 11 tahun terakhir hanya
6,71%. Hal itu dinilai tak sepadan dengan anggaran kemiskinan yang
terus meningkat hingga Rp146 triliun pada 2011.
"Artinya dalam satu tahun, pemerintah hanya menurunkan angka kemiskinan
rata-rata 0,61%. Jika tak ada akselerasi, target angka kemiskinan 2014
sebesar 8-10% (dari jumlah penduduk) akan sangat berat dicapai.
Kemiskinan pada 2014 baru bisa ditekan ke level 10,6%," jelas Latif
saat dihubungi, Kamis (5/1/2012).
Lambannya
penurunan angka kemiskinan itu secara tidak langsung juga menunjukkan
program yang diinisiasi pemerintah tak efektif.
"Problemnya banyak, misalnya kapasitas pelaksana program dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah," kata Latif.
Secara terpisah, ekonom yang juga anggota Komisi XI Arif Budimanta
mengatakan, haluan pembangunan ekonomi harus dievaluasi secara
menyeluruh. Pembangunan yang tak berpihak ke sektor pertanian menjadi
hal yang patut dicermati. Selama ini pembangunan bias ke sektor jasa
dan sektor non-tradeable lainnya yang minim penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, Arif mendorong agar penguatan sektor pertanian dan
industrialisasi perdesaan jadi perhatian utama. Penguatan sektor
pertanian dan industrialisasi perdesaan dengan sendirinya akan
menurunkan angka kemiskinan.
"Sebab, saat ini
populasi penduduk miskin terbanyak ada di desa. Penduduk miskin di desa
mencapai 18,97 juta dibandingkan di kota yang berjumlah 10,59 juta,"
ujarnya.
Arif juga mendesak pemerintah menjadikan
sarana pendidikan sebagai alat untuk mendorong pengentasan kemiskinan.
Dari pendidikan itulah, informasi yang tidak simetris di antara
kelompok warga bisa ditekan. Sehingga warga miskin juga bisa mendapat
akses dan membaca peluang di berbagai bidang. kbc11/kbc5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar